Kepala Lurah Balang Induk Bakal Dilapor ke Kejari Jeneponto Jika Dana PTSL Tak Dikembalikan

samsir, 23 May 2019,
Share w.App T.Me

JENEPONTO,- Puluhan warga seruduk paksa kantor Lurah Balang Induk Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5/2019).

Warga menuntut kepada kepala Kelurahan Balang Induk, Nasrawaty untuk mengembalikan dana pembayaran sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tak kunjung terbit di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jeneponto.

Salah seorang dari perwakilan warga, Lodji mengatakan, mereka menuntut agar dananya yang disetor di kantor Kelurahan Balang Induk dikembalikan. Jika tidak, warga sebut akan melapor di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto.

"Dana PTSL itu sudah lama masuk di kelurahan, tapi setifikatnya belum terbit. Padahal pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terproses sejak dari tahun 2018 kemarin," katanya.

Lodji mengaku, warga membayar dana PTSL, Rp.250 ribu untuk satu bidang tanah (sesuai perbup). Namun banyak juga warga yang membayar Rp.400 ribu, bahkan ada satu juta rupiah (bervariasi).

"Warga mendesak dananya dikembalikan, kerena program nasional ini sudah dibekukan. Untuk tahun 2019 ini program nasional PTSL di kantor BPN Jeneponto sudah tertutup," tandas Oji.

Dana warga yang harus dikembalikan keseluruhan oleh pihak Kelurahan Balang Induk, sekitar puluhan juta rupiah, ucap Oji sapaannya.

Ditempat yang sama, Ismail S, tegaskan dalam waktu dua tiga hari dana tersebut tidak dikembalikan, maka pihaknya akan mengambil jalur hukum ke Kejaksaan.

"Kami pribadi, Dana PTSL yang saya setor di kelurahan Rp.1.250.000, dari lima bidang tanah," katanya.

Baginya tidak butuh lagi penjelasan dipertemuan berikutnya. Tidak ada alasan lagi pihak kelurahan untuk tidak mengembalikan dana itu, tegas Ismail.

Menanggapi hal tersebut, Kepala pemerintahan Camat Binamu, Baharuddin Basuki, berjanji dalam waktu dua tiga hari ini, Kepala Lurah Balang Induk, Nasrawaty akan dipanggil.

"Kami akan panggil lurahnya dulu untuk membicarakan hal tersebut, apakah dananya siap dikembalikan atau tidak," ucapnya.

Masih ditempat yang sama, "Saya selaku pimpinan harus mencari solusi. Karena Lurahnya tidak sempat hadir makanya saya harus mempasilitasi apa tuntutan warga," lanjut Camat.

Persoalan ini kata dia, hanya kesalahan mix komunikasi saja. Harusnya pihak kelurahan pro aktif menyampaikan ke warga jika ada hal-hal yang dianggap kurang untuk pengurusan PTSL.

"Karena ini adalah program nasional. Programnya Pak Jokowi tentang sertifikat PTSL," katanya.

"Saya juga tidak tahu, kenapa sudah satu tahun lebih PTSLnya belum terbit di BPN. Padahal warga sudah membayar Rp.250 ribu," tutup Camat Binamu.

Diketahui, berdasarkan data BPN Jeneponto, untuk Kelurahan Balang Induk jatah sertifikat PTSL kurang lebih 250 KK. Sementara nama yang tidak terbit sertifikatnya kurang lebih 121 KK.

 

Editor : Samsir
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu